Berikut ini Profil Wilayah Kelurahan Semarapura Kauh 1. Kondisi Geografis 2. Batas-batas Batas Sebelah Utara : Wilayah Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Batas Sebelah Timur : Wilayah Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan. Batas Sebelah Selatan: Wilayah Kelurahan Semarapura Kaja. Batas Sebelah Barat: Wilayah Kelurahan Semarapura Klod dan Kelurahan Semarapura Tengah. 3 Peta Kelurahan Semarapura Kauh ...

VISI MISI KELURAHAN  Visi  “Kelurahan Semarapura Kauh Yang Unggul dan Sejahtera Melalui Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat”   Misi “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kelurahan” ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KELURAHAN SEMARAPURA KAUH  KECAMATAN KLUNGKUNGKABUPATEN KLUNGKUNG Uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Kelurahan sesuai dengan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, adalah sebagai berikut: Lurah Mempunyai Tugas : Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik ...

Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa, merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintaha baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun ...